Lumajang – Pengadilan Agama Lumajang mengikuti Kegiatan Asistensi laporan keuangan Triwulan III Kordinator Wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Koordinator Wilayah Jawa Timur. Acara tersebut dilaksanakan secara daring pada hari Rabu, 8 Oktober 2025. Acara tersebut di ikuti oleh seluruh instansi peradilan se wilayah Jawa Timur. Bertempat di Ruang Sekretariatan Pengadilan Agama Lumajang, Achmal Fairuz Shobhi, S.H. sebagai Operator antusias mengikuti kegiatan asistensi ini.
Seluruh instansi peradilan se wilayah Jawa Timur hadir dalam kegiatan ini. Acara dimulai pada pukul 08.15 WIB dan dibuka oleh MC. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dan asistensi oleh Ibu Ignasia Sekar Astari Putri, S.E. Dalam sambutannya beliau menekankan pentingnya laporan keuangan yang valid, akurat dan akuntabel. Selain itu beliau juga memberikan pemahaman kepada seluruh peserta asistensi yang hadir untuk memperhatikan ketepatan pengelolaan keuangan, karena hal tersebut nantinya akan berdampak pada laporan keuangan yang akan disusun.
Acara d lanjutkan dengan telaah data setiap satker dan sesi tanya jawab. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk berbagi pengalaman antar instansi terkait pengelolaan keuangan. Pengelolaan yang baik adalah kunci untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang standar pelaporan yang berlaku.
Pengelolaan Keuangan yang baik ini akan mendukung integritas laporan keuangan. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan keterampilan di bidang akuntansi publik. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dapat berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih baik. Mengingat pentingnya laporan keuangan yang akurat, setiap instansi harus berkomitmen untuk menerapkan standar yang telah dipelajari. Dengan cara ini, setiap operator akan semakin terampil dalam mengelola keuangan. Harapan besar tersemat dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung.
